Organisasi serikat buruh bersama Partai Buruh bakal unjuk rasa menolak Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) di depan gedung DPR RI, Selasa 11 April 2023 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang pernah dilakukan pada 4 April 2023 lalu. Ia menyebut aksi yang dilakukan setiap Selasa ini akan melibatkan kurang lebih 500 hingga 1.000 orang buruh yang berasal dari Jabodetabek. “Isu utama yang akan diangkat dalam aksi ini adalah tolak omnibus law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu 8 April 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh itu mengatakan ada sembilan isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan buruh.
Kesembilan itu itu mulai dari upah murah (upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh), outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan (perbudakan modern/modern slavery), dan buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode.
Lalu, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah, serta buruh yang bekerja lima hari dalam seminggu hak cuti hari harinya dihapus.
Kemudian, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat, buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, serta adanya sanksi pidana yang dihapus.
Sedangkan untuk petani, kata Said, yang dipersoalkan adalah terkait dengan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat.
Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, saat panen raya, serta dihapusnya sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya.
Selain menolak UU Cipta Kerja, isu lain yang juga akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah tolak RUU Kesehatan dan mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan.
Said menambahkan aksi tiap Selasa itu melengkapi berbagai strategi Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
“Seperti judicial review terhadap UU Cipta Kerja baik uji formil maupun materiil, longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta, sejuta petisi rakyat menolak UU Cipta Kerja, kampanye internasional dan nasional, aksi 500 ribu buruh saat May Day, hingga mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh stop produksi di 100 ribu pabrik dan perusahaan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Kelompok buruh bakal terus melayangkan aksi protes dengan aksi demonstrasi menolak disahkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Puncaknya, buruh akan menggugat UU Cipta Kerja pada 15 April 2023 mendatang.
Hal ini diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menegaskan akan melayangkan gugatan uji materil dan uji formil.
Langkah pertama, secepat-cepatnya tanggal 15 April 2023 akan diajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan yang akan dimasukkan meliputi dua gugatan. Pertama uji materiil dan yang kedua uji formil.
“Uji formil dilandasi pada fakta yang ada, bahwa pembuatan UU Cipta Kerja tidak melibatkan publik. Padahal dalam UU PPP mewajibkan keterlibatan publik. Seharusnya ketika Perppu dibahas dan dimajukan oleh Panja Baleg melibatkan publik, tetapi tidak dilakukan” ujar Said Iqbal, mengutip keterangannya, Jumat (31/3/2023).
Said Iqbal menegaskan, serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam RDPU untuk dimintai pendapatnya. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja haruslah dinyatakan cacat formil. Sementara itu, terkait dengan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja, ada 9 point yang dipermasalahkan buruh.
Meliputi upah minimum yang kembali pada rezim upah murah, outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, karyawan bisa dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, pesangon yang rendah, PHK yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang membuat buruh lelah, pengaturan cuti dan waktu istrahat, tenaga kerja asing, hingga dihapusnya beberapa sanksi pidana.
“Sedangkan untuk petani ada tiga isu yang diangkat. Mengenai bank tanah yang memudahkan korporasi mengambil tanah rakyat, tidak adanya larangan importir mengimpor bahan pangan saat panen raya, dan dihilangkannya sanksi bagi importir yang mengimpor saat panen raya,” ungkapnya.
Lalu juga ada, Aksi demo mahasiswa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di gedung DPRD Provinsi Jambi ricuh. Mahasiswa memaksa masuk ke gedung dewan hingga terlibat aksi saling dorong dengan polisi. aksi saling dorong itu terjadi karena kekesalan mahasiswa yang merasa tidak ditanggapi para wakil rakyat di DPRD Jambi. Bahkan mereka kesal setiap kali mengggelar aksi menolak Ciptaker tak pernah ditemui oleh para anggota dewan.
Para mahasiswa juga sempat melakukan aksi bakar ban di luar gedung. Aksi demo itu dilakukan mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB. Selama hampir 3 jam, tak ada anggota dewan yang menemui para mahasiswa.
Mereka juga bahkan memaksa agar Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto menemui mereka untuk menanggapi soal penolakan UU Ciptaker.
Kericuhan kembali pecah setelah sebagian mahasiswa memaska menerobos blokade polisi. Mereka juga memaksa memasuki gedung wakil rakyat itu untuk dapat bertemu anggota DPRD Jambi.
Upaya mahasiswa masuk ke dalam gedung DPRD Jambi akhirnya pun berhasil dilakukan. Namun saat berada di dalam gedung DPRD Jambi, mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong dan saling pukul. Akibatnya sejumlah orang terluka.
“Kami di sini menolak UU Ciptaker, itu yang pertama, di mana hari ini UU Ciptaker itu bagi kami sudah melanggar konstitusi, maka hari ini kami dari mahasiswa Jambi menolak UU Ciptakerja itu,” kata Koordinator Aksi, Chandra, Senin 10 April 2023.
Mahasiswa juga mengaku para wakil rakyat tersebut tidak ada di gedung dewan sehingga membuat mereka kesal dan bakal melakukan aksi serupa lagi nantinya. Aksi demo mahasiswa ini juga bukan membahas soal Omnibus Law saja melainkan bahas soal angkutan batu bara dan reformasi agraria. “Ada isu-isu daerah pula yang kami bawa saat aksi tadi selain UU Ciptaker itu, yakni soal batu bara serta reformasi agraria,” ujar Chandra.
Aksi ini akhirnya berakhir ketika upaya mahasiswa tak kunjung berhasil bertemu wakil rakyat di sana.
Terlebih lagi, Artis Jefri Nichol ikut aksi demo menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja bersama mahasiswa di depan Gedung DPR pada Kamis 6 April 2023 hari ini. Momen tersebut diunggah Jefri Nichol di Instagram Story-nya. Ia menggunggah momen mahasiswa sedang berdemo di depan gedung DPR.
Jefri juga mengunggah jepretan @auliarafliii ke Instagram Story-nya. Pada hasil jepretan itu, Jefri tampak ikut berorasi di truk komando mahasiswa. Bahkan, ia melemparkan tikus mati sebagai bentuk perlawanan pada DPR usai DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-undang. “Mahasiswa UNJ ngasih kesempatan gua buat ngelempar tikus gedung sarang tikus @dpr_ri,” tulis Jefri Nichol dikutip Kompas.com di Instagram Story-nya, Kamis.
“(Yang dilempar ini tikus mati, yang hidup dilepasin aja ke gerbangnya),” lanjut Jefri. Jefri juga mengunggah video saat mahasiswa berorasi. Bahkan, dia mengunggah kembali unggahan dari @mandailhamm yang mengabadikan momen ia melempar payung hitam ke arah gedung DPR.
“Payung hitam simbol berduka atas matinya nalar dan kemanusiaan,” tulis Jefri. Sebagai informasi, aksi demo itu digelar setelah DPR pada pertengahan Maret lalu resmi mengesahan Perppu Ciptaker usulan pemerintah. Sebelumnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang menyebut bahwa rencana aksi demo tersebut merupakan hasil keputusan setelah elemen mahasiswa menggelar konsolidasi. “Fokus aksinya masih tentang menolak Perppu Cipta Kerja yang menciderai konstitusi, konsep negara hukum, dan demokrasi,” tutur Melki.