Strategi komunikasi politik adalah rencana komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pengaruh sehingga topik yang dibahas dalam jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat suatu kelompok. Strategi komunikasi politik juga merupakan upaya sekelompok individu dengan orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu yang berguna untuk mengontrol sistem politik atau mendapatkan kekuasaan.
New media merupakan konsep yang cukup luas dan perkembangannya cukup pesat dilihat dari perkembangan komputer, internet, dan juga smartphone. Seiring dengan perkembangan tersebut, banyak hal yang juga berubah, seperti kebiasaan, cara hidup dan cara berkomunikasi. Perkembangan teknologi dalam komunikasi ini sendiri juga membawa pengaruh dalam kehidupan manusia baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan juga politik.
Dalam konteks Indonesia Internet juga telah banyak berkontribusi dalam proses komunikasi politik online sejak Internet masuk tahun 1990-an. Di awal keberadaannya, secara ekonomi dan politik Internet menjadi medium alternatif yang lepas dari kontrol rezim Soeharto. Namun demikian, internet memang bukan penentu tumbangnya Orde Baru karena saat itu akses Internet hanya menjangkau satu persen masyarakat Indonesia. Meski demikian, Internet berperan krusial dalam memberikan alternatif informasi yang saat itu ‘belum bisa’ disediakan media tradisional (televisi, radio, surat kabar, majalah) yang notabene berada di bawah kontrol rezim Soeharto.
Saat ini peran Internet semakin krusial dalam dunia politik di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks diskusi komunikasi politik di Indonesia kedepan dipastikan akan selalu bersinggungan dengan teori komunikasi politik online. Hal ini dilandasi beberapa argumen; pertama, Internet di Indonesia terus berkembang baik dari sisi jumlah pengguna maupun teknologinya. Mulai dengan menjangkau satu persen dari total penduduk di tahun 1998, kini penetrasi Internet di Indonesia sudah diatas 50 persen dari total penduduk Indonesia (APJII, 2016). Tingginya tingkat pengguna Internet di Indonesia telah memberikan dampak terhadap maraknya aktifitas yang lebih dikenal sebagai politik siber (cyber politic) yakni penggunaan media online sebagai sarana berkomunikasi politik. Pemilihan umum 2014 merupakan salah satu contoh nyata penggunaan Internet terutama sosial media dalam proses komunikasi politik.
Terkait dengan publik sebagai elemen komunikasi politik penting, memposisikan internet sebagai harapan baru masyarakat Indonesia ditengah menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap media/ pers tradisional yang kini lebih dikontrol kekuasaan pasar dan politik. Sebagaimana diketahui, Era Reformasi berhasil mengesahkan UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers yang membuka ruang luas pada masyarakat Indonesia untuk mendirikan media massa. Pasca Reformasi, media massa di Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena selama puluhan tahun media dibungkam Soeharto. Namun demikian, sekitar 10 tahun pasca Era Reformasi ini, media massa menemukan tantangan baru. Kontrol atas media massa/ pers tetap terjadi hanya berbeda aktor pengontrolnya saja.
Dalam praktiknya komunikasi politik yang di mediasi media tradisional ini memungkinkan terjadinya hambatan berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi politik. Mereka yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium (channel). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak terpenuhi karena penguasaan elite atas media massa di Indonesia. Pada akhirnya terjadi pelemahan peran media sebagai ruang partisipasi publik karena media lebih dipakai sebagai alat elite untuk mencapai kekuasaannya.

Warga (citizen) bisa membentuk jaringan sosial yang memungkinkan mereka berkoodinasi, membuka ruang debat politik, membangun ruang publik yang interaktif, memobilisasi hingga mengkoordinasi aksi kolektif. Kedua, internet membuka komunikasi dua arah (two way of communication) sementara televisi hanya satu arah (one way komunikasi). Media sosial misalnya, merupakan ruang yang memungkinkan para aktor demokrasi dapat berkomunikasi langsung dua arah yang sebelumnya tidak dilakukan di televisi. Bahkan saat ini publik bisa berbicara langsung dengan presiden melalui akun media sosial. Ketiga, internet memiliki kemampuan menghindari kontrol kekuatan tertentu, sementara televisi mudah dikontrol.

 
Dalam konteks komunikasi politik online di Indonesia, belum ada penelitian yang secara secara khusus menggunakan konsep ruang gema dalam melihat problematika komunikasi politik online di Indonesia. Namun dalam penelitiannya terbaru yang berfokus pada hubungan antara sosial media dan politik, Lim (2017) menawarkan ide terkait dengan problematika ruang gema di media sosial. Ia menegaskan dibalik semangat kebebasan berekspresi yang menjadi latar sebuah partisipasi politik online, media sosial juga dipakai sebagai sarana kebebasan untuk membenci (freedom to hate) sekaligus membungkam orang lain.
Karakter langsung antara komunikan dan komunikator telah membuka kemungkinan komunikasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan mudah publik dapat berkomunikasi langsung bahkan dengan calon presiden, presiden, menteri dan anggota dewan yang sama-sama memiliki akun media sosial di Internet. Tim kampanye politik dapat dengan mudah masuk ke ruang-ruang pribadi calon pemilih dan mendistribusikan pesan secara langsung. Namun karakter ini dapat membuka ruang propaganda yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan politis terhadap publik.

Karakter baru internet membawa perubahan positif terhadap proses komunikasi politik dan menjadi alternatif media bagi publik dalam menyampaikan opini publiknya secara lebih terbuka dan bebas. Namun pada kenyataannya berbagai penelitian telah membuktikan bahwa komunikasi politik online juga menghadirkan problematika yang menjadi hambatan baru yang tidak ditemukan dalam proses komunikasi politik klasik ketiga, dengan adanya potensi sekaligus problematika komunikasi politik online menghasilkan berbagai pandangan optiomis dan pessimis terhadap Internet yang siap untuk dijadikan sebagai ruang laboratorium para peneliti komunikasi politik, terutama untuk menyumbangkan pemikiran teoritis baru dan solusi atas berbagai problematika komunikasi politik di era Internet.

Rico Leonard // 20210400067
Ilmu Komunikasi Malam