Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia pada masa kini memiliki sistem demokrasi dalam menentukan atau membuat keputusan untuk suatu kepentingan bersama. Demokrasi yang terdapat di Indonesia ialah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana dalam hal ini berarti suatu kekuasaan atau kekuasaan politik berasal dari rakyat, dan rakyat memegang peran yang kuat. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia bertujuan untuk menampung aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia tanpa adanya pembedaan dari latarbelakang, suku atau status sosial. Berarti setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam politik.
Di Indonesia sempat menerapkan sistem kebangsawanan yang diwariskan secara turun temurun. Namun sejak masa periode reformasi Indonesia mengambil konsep negara dengan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang biasa kita sebut sistem demokrasi saat ini dan pemilu di Indonesia pada periode ini dianggap bebas dan adil.
Pada masa kini masyarakat di Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun tetap pada konteks yang tepat dan tetap dalam peraturan yang sesuai, sehingga tidak memberikan dampak negatif dan merugikan pihak lain.
Politik bangsawan di Indonesia dipandang sebagai politik yang diduduki oleh kaum elit yang memiliki banyak harta atau memiliki perekonomian yang tinggi. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat termasuk saya sebagai penulis essay ini yang memiliki pandangan atau pendapat bahwa para politikus atau orang-orang yang memiliki kuasa di pemerintahan ialah orang yang memang memiliki banyak uang dan harta. Sehingga menurut saya untuk orang-orang yang memiliki tujuan baik dan ingin memajukan bangsa dengan bergabung dalam dunia atau partai politik namun tidak memiliki dana yang cukup memadai terlihat agak sulit, karena di masa sekarang yang mana segala hal bisa jadi mudah dengan adanya uang maka kompetensi seperti kemampuan dan keterampilan yang dimiliki saja tidaklah cukup.
Selain dipandang dari segi materi, politik bangsawan juga di pandang sebagai politik kekuasaan yang diwariskan dari sistem keturunan secara turun-temurun. Dalam pandangan ini kekuasaan dan status soial seseorang di tentukan oleh garis keturunan mereka, bukan oleh kemampuan atau pencapaian sendiri. Jadi jika seseorang merupakan keturunan dari seorang yang memiliki kekuasaan, ada kemungkinan seseorang tersebut akan mewarisi kekuasaan yang dimiliki oleh orang sebelumnya. Contohnya seperti hubungan seorang anak laki-laki yang menerima warisan dari ayahnya. Konsep politik bangsawan yang mendasar kekuasaan pada garis keturunan atau status sosial seperti ini tidak selaras dan tidak relevan dengan prinsip dan semangat demokrasi.
Namun melihat berbagai hal yang diperlukan untuk memasuki dan menduduki suatu pemerintahan dalam politik tidak aneh jika banyak kaum-kaum elit yang menduduki kekuasaan politik di Indonesia. Melihat pada masa kini bahwa segala sesuatu menjadi mudah dengan ketersediaannya uang dan banyak relasi, maka memiliki kompetensi seperti kemampuan dan keterlampilan saja tidaklah cukup.
Misalnya, seseorang yang ingin bergabung atau mencalonkan diri dalam suatu partai politik ia perlu mempersiapkan tentang bagaimana agar orang banyak atau masyarakat mengenali nya dan memilih nya, tentu perlu adanya sebuah kampanye. Dalam mengadakan atau menjalankan sebuah kampanye selain ide konsep yang harus dipikirkan dan dipersiapkan secara matang, tentu akan ada juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses dan berjalannya kampanye tersebut.
Untuk orang-orang yang ingin memasuki atau bergabung dalam suatu partai politik namun tidak memiliki dana yang cukup memadai hal ini akan sulit, itu alasan kenapa dunia atau partai politik lebih banyak di duduki oleh para kaum-kaum elit yang memiliki perekonomian yang berada atau tinggi.
Yang menjadi salah satu ciri dari politik bangsawan ini juga ialah kondisi politik yang mana kehormatan lebih diutamakan daripada kompetensi. Orang-orang yang mencalonkan diri dalam suatu partai politik, pemerintahan ataupun para politikus sangat menjaga kehormatan, representasinya, dan kehadirannya, sehingga menjadi dihormati banyak orang. di kondisi perpolitikan yang seperti ini, pencitraan dan kebaikan reputasi diprioritaskan. Seorang pejabat atau pemimpin penting untuk terlihat peduli dan mengerti pada permasalahan rakyatnya. Meskipun pada praktiknya sering sekali tidak demikian, namun hal itu tidak menjadi permasalahan yang rumit, karena orang banyak sudah menghormati sosoknya.
Politik kebangsawanan ini dilihat tidak luwes dan tidak terbuka, orang yang tidak memiliki kehormatan dan kemampuan ekonomi sulit untuk menembus masuk. Dan juga dipandang adanya kepentingan ekonomi dan politik akibat dikuasai oleh orang-orang yang ada dalam lingkaran yang sama. Akibatnya, kebijakan politik yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang ada, dan juga sebaliknya.
Meskipun begitu masyarakat di Indonesia saat ini tetap lebih condong untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas, visi, dan program kerja mereka untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia dari pada latar belakang sosial, ekonomi atau garis keturunan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa keluarga bangsawan di Indonesia masih memegang pengaruh dan kekuasaan yang signifikan.
Ada satu hal juga yang bisa dipandang bagus dari sistem politik kebangsawanan ini, yakni pemerintahan yang cenderung stabil karena sulit digoyahkan.
Namun tidak perlu berkecil hati ataupun murung bagi teman-teman atau orang-orang yang masih belum dapat memasuki atau bergabung dalam pemerintahan politik di Indonesia karena keterbatasan-keterbatasan yang berkaitan dengan ekonomi. Saya harap tujuan yang dimiliki orang-orang untuk bergabung atau memasuki suatu pemerintahan suatu partai ialah tujuan yang baik, yang dapat memajukan bangsa dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Meskipun belum berkesempatan bergabung dalam dunia politik namun tetap bisa berpartisipasi dalam mendukung kemajuan bangsa dengan menjadi warga negara yang baik, taat peraturan dan mengikuti himbauan pemerintah dengan baik, namun disertai dengan sikap kritis dan menggunakan hak untuk menyuarakan pendapat sesuai pada konteks dan kaidahnya. Penting juga untuk diingat bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia tetap akan berlaku.