Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang sudah berjalan sejak lama. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 , Indonesia telah menghadapi berbagai macam tantangan dalam membangun system politik yang stabil dan demokrasi. Mulai dari perubahan system pemerintahan menjadi parlementer lalu menjadi presidensial kembali.Tantangan yang di hadapi dalam Indonesia terus berlanjut karena menurut saya antara sisi baik dengan buruk jutru lebih banyak sisi buruk dalam politik kita. Karena justru orang orang yang jujur dan teladan malah menjadi orang yang ingin dikucilkan bahkan di jerumuskan dalam politik kita.
Ada banyak permasalahan yang timbul mulai dari isu isu politik, konflik, masalah hak asasi manusia, tumpulnya hokum, dan masih banyak lagi. Untuk pertama yang ingin saya bahas yaitu permasalahan mengenai korupsi yang sudah menjadi hal yang sangat mungkin kita dengar. Kasus korupsi ini menjadi permasalahan yang serius dan memerlukan perhatian penuh bagi pemerintah. Korupsi ini tidak hanya merusak system politik yang ada namun juga ekonomi dan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Perampasan yang memang tidak semestinya dilakukan ini sangat mempengaruhi pembangunan dan memperparah kesenjangan social. Banyak sekali kasus korupsi dalam politik yang bisa disebutkan seperti yang baru baru ini kita dengar yaitu kasus dirjen pajak, lalu kasus pejabat bea cukai, korupsi dana bantuan social pada masa pandemi lalu, dan kasus e-KTP. Upaya mengatasi korupsi di Indonesia masih di hadapkan banyak sekali kendala. Seperti isu yang sempat beredar bahwa undang undang perampasan harta bagi pelaku korupsi mengalami banyak sekali problematika dan terdapat banyak penghalangan. Namun saya mendukung terhadap itu karena diperlukan hukuman yang tegas dan memberikan efek yang jera bagi para koruptor. Nyatanya para koruptor tidak sepenuhnya jera dan malah mendapatkan fasilitas yang baik dalam penjara, serta yang parahnya masih bisa berjalan jalan keluar negri. Masalah ini menjadi sangat serius karena banyak pihak yang dirugikan bukan hanya pemerintah namun juga rakyat melalui rasa kepercayaan kepada pemerintah menjadi hancur.
Lalu ada juga permasalahan terlalu ketergantungan pada satu pemimpin, yang memiliki maksud adalah terlalu bergantung pada kelompok elit politik. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mengurangi kesempatan bagi partai politik dan pemimpin alternative untuk naik ke posisi dalam pemerintahan. Seperti pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul saat rapat di DPR bersama Menko POlhukam Mahfud MD yang bermula Bapak Mahfud MD meminta Bambang Pacul untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatsan Uang Kartal. Menanggapi permintaan tersebut Bambang Pacul mengatakan bahwa lobi tidak bisa dilakukan karena anggota DPR patuh kepada “bos” masing masing. Jawaban dari Bambang Pacul sebagai berikut “ Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong Undang Undang Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini ini gampang pak, Senayan ini. Lobinya jangan disini pak. Ni “korea korea” ini semua nurut “bosnya” masing masing. Disini boleh ngomong galak pak . Bambang Pacul di telepon “ Pacul Berenti !!!” iyaa siap. “Laksanakan !!” Laksanakan pak. Saya menangkap bahwa walaupun sudah menjadi anggota DPR , para anggota ini masih patuh pada para pemimpin dari masing masing partai mereka sehingga menimbulkan ketergantungan pada satu pemimpin kelompok elit bukan pada satu pemimpin yaitu Presiden yang memang seharusnya seperti itu. Tanpa Bambang Pacul katakana seperti itu mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa seperti itulah kinerja yang dilakukan dalam DPR.
Selanjutnya permasalahan konflik politik yang terjadi. Konflik ini terjadi yang tentu saja melibatkan kelompok politik, partai politik dan pemerintahan. Konflik sering kali memicu ketidakstabilan politik yang dapat merusak perekonomian dan masyarakat. Permasalahan konflik politik di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sangat mempengaruhi negara. Konflik ini dapat disebabkan karena isu isu politik yang beredar, agama, atau ekonomi. Persaingan politik yang ketat tentu saja ada terlebih lagi sekarang sudah akan mendekati Pemilu 2024 maka akan muncul persaingan persaingan antara kelompok politik tertentu. Contoh konflik politik yang terjadi yaitu konflik politik antara pemerintah dan oposisi pada pemilu 2019. Pemilu 2019 di Indonesia diwarnai oleh konflik politik antara pemerintah dengan oposisi. Oposisi menuduh bahwa terjadi kecurangan dalam proses pemilu sehingga tidak adil dalam pengambilan suara. Konflik ini memicu aksi unjuk rasa dan ketidakpuasan masyarakat, terutama di kota kota besar seperti Jakarta. Lalu ada lagi konflik politik antara kelompok Islam dan pemerintah. Konflik kelompok Islam dengan pemerintah terjadi pada tahun 2016 dan 2017 terkait dengan isu penistaan agama. Kelompok Islam menuntut agar pemerintah menghukum penista agama, sementara pemerintah mengklaim bahwa tindakan tersebut melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Lalu juga ada konflik antara partai politik. Konflik antar partai politik juga sering terjadi di Indonesia. Contohnya pada tahun 2014 terjadi konflik antara partai politik yang mendukung calon presiden tertentu dan partai politik yang mendukung calon presiden lainnya. Konflik ini memicu aksi demonstrasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap politik praktis. Lalu konflik politik yang terjadi antara kelompok masyarakat. Konflik politik antara kelompok masyarakat menyangkut isu isu social dan agama yang mengadu domba pihak tertentu. Contohnya pada tahun 2016 konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda agama di Jakarta yang memicu kerusuhan dan ketidakstabilan social.
Kembali ke topic permasalahan dalam politik Indonesia yang selanjutnya adalah masalah hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia terjadi karena terdapat kasus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak anak, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menghambat demokrasi dan keadilan social di Indonesia. Contohnya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang telah terjadi bertahun tahun, termasuk tindakan diskriminasi, kekerasan, penangkapan sewenang wenang, dan pmebatasan kebebasan berpendapat. Contoh lainnya yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik politik yang terjadi. Banyak konflik politik yang terjadi sehingga menyebabkan kerusuhan dan kematian orang orang yang terlibat dalam suatu tindakan konflik tersebut. Upaya yang perlu ditingkatkan dan ditegaskan agar berkurangnya kasus yang terkait dengan hak asasi manusia ini. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehesif untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Indonesia, temasuk penegakan hokum yang kuat dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran HAM, penguatan lembaga lembaga yang berperan dalam melindungi hak asasi manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Agar dalam berjalannya demonstrasi dan penyampaian aspirasi secara langsung tidak menyebabkan korban yang banyak dan jangan sampai malah menjadi konflik sementara aspirasi tidak tersampaikan namun malah memakan banyak korban jiwa yang ada .
Secara keseluruhan, permasalahan dalam politik Indonesia sangat kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dari berbagai pihak. Beberapa permasalahan yang perlu diatasi antara lain korupsi, ketergantungan pada satu pemimpin, konflik politik, partai politik yang lemah, masalah hak asasi manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta keamanan dan terorisme.
Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam politik Indonesia antara lain penguatan lembaga demokrasi, pendidikan politik, penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem politik yang stabil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, perlu diingat bahwa mengatasi permasalahan dalam politik Indonesia bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, partai politik, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama membangun sistem politik yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia.