Politik di Indonesia adalah berlangsungn dalam rangka republic demokrasi perwakilan presidensial di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multi partai.
Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi konstitusional. Indonesia saat ini ditandai dengan kedaulutan yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan masa jawaban presidean setiap lima tahun sekali. Sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya periode masa Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan, hal ini terjadi dikarenakan sistem politik itu memiliki bagian-bagian yang membentuk sistem, seperti bagian yang inheren dalam sifat manusia, bagian mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat, sebagai contoh Indonesia saat ini juga masih belum bisa terlepas dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme maupun ‘politik uang’ di mana orang atau para politikus bisa saja membeli kekuasaan atau posisi politik dengan uang.

PEMBAHASAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai sistem politik di dalamnya, dan sepanjang sejarah sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang sudah mengalami setidaknya dua kali kegagalan dalam sistem politik nya, yaitu pada masa orde lama dan masa orde baru, dan mengalami perubahan sistem politik sebanyak tiga kali pada masa orde lama, pada masa orde lama, dan pada masa orde reformasi.
Kegagalan sistem politik pada masa orde lama dan masa orde baru terjadi dikarenakan ketidakseimbangan proses kekuasaan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif, sehingga out put yang dihasilkan sebuah sistem politik tanpamengakar aspiratif masyarakat, tanpa kendali dan tidak ada check and balance.
Pada masa orde lama yang dikarenakan kondisi yang masih awal kemerdekaan yang menunjukkan ketidakstabilan dibeberapa daerah dan gonjang-ganjing parlemen saat itu, menyebabkan presiden Soekarno melakukan pemusatan kekuasaan pada satu orang (presiden), yang secara otomatis berimbas pada matinya kekuasaan pada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Matinya atau tidak berfungsinya lembaga legislatif dan lembaga yudikatif menyebabkan kekuasaan presiden dan orang sekelilingnya menjadi tidak terkendali sehingga sepertinya politik kenegaraan akomodasi dari perasaan like and dislike seorang presiden.
Hal ini lama-kelamaan berdampak pada 2 sisi kehidupan politik kenegaraan, yaitu satu sisi politik kenegaraan pada waktu itu hanya melambangkan kemegahan seorang presiden dan Sisi lainnya kesejahteraan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan dan perekonomian negara yang dibawah standar. Puncak kegagalan sistem politik masa orde lama ditunjukkan melalui adanya persaingan ideologis komunis dan Pancasila di antara elit-elit politik yang menguasai kelembagaan pemerintahan saat itu, yang merembes ke gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa.

Apabila ke gagalan dua masa sistem politik ini dihubungkan dengan teori sistem politik maka dapat disimpulkan keberlangsungan sebuah sistem poiitik sangat tergantung adanya interaksi terbuka antara input, konversi, output dan umpan balik. apabila mekanisme arus interaksi politik ini tidak terjadi maka dapat diprediksi kelangsungan sistem politik tidak bertahan lama.
Peristiwa-peristiwa berupa tuntutan dan dukungan yang mendorong ke arah pembangunan politik berasal dari lingkungan internasional. dan masyarakat domestik, atau dari elit-elit politik dalam sistem politik itu sendiri. Suatu sistem politik negara dapat merasa terancam oleh negara bangsa yang menjadi saingannya. Dalam hal ini menghadapi tantangan tersebut temyata dibutuhkan lebih banyak sumber daya dan cara-cara yang lebih efektif dalam mengorganisir dan mengerahkan sumber-sumber dayanya – angkatan bersenjata regular, misalnya, atau dinas pegawai yang bertugas memungut pajak. Mungkin harus dilakukan adaftasi diri secara struktural, yaitu mengembangkan peranan-peranan baru, bila ingin tetap hidup. Bila ancaman internasional berlanjut dalam masa yang panjang, sistem itu harus mengadaptasi dirinya secara budaya, menanamkan sikap-sikap militan dan mendapatkan keterampilan dan nilai-nilai yang berhubungan dengan perang
Sistem politik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang tergolong signifikan sejak kemedekaannya pada tahun 1945. Berikut adalah tentang sistem politik Indonesia dari masa ke masa yang sudah penulis rangkum :
1. Masa Kemederkaan (1945-1959)
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia menjalankan sistem politik yang didasarkan pada demokrasi parlementer. Pada masa ini, berdirilah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bias akita sebut sebagai BPUPKI yang bertugas untuk Menyusun dasar negara dan UUD
2. Era Demokrasi parlementer (1959-1965)
Pada tahun 1959, Negara Indonesia mengadopsi sistem politik demokrasi parlementer, yang dimana pada masa ini ditandai dengan pembentukan Dewan Perkawilan Rakyat Sementara (DPRS) yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun semakin lama sistem politik tersebut semakin tidak stabil dan tidak bertahan lama karena adanya konflik antara golongan Nasionalis dan Komunis yang semakin memanas. Sehingga pada tahun 1965, terjasi G30S/PKI yang mengakibatkan terjadinya pergantian rezim politik di Indonesia.
3. Orde Baru (1966-1998)
Setelah G30S/PKI, Jenderal Soeharto atau mantan Presiden ke dua saat ini mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Orde Baru. Sistem politik pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya otoritarianisme dan kekuasaan yang terpusat pada presiden. Soeharto memperkuat peran militer dan membubarkan partai politik yang tak sejalan dengan pemerintahan nya.
4. Masa reformasi (1998-Sekarang)
Pada masa itu krisis ekonomi dan demonstrasi mahasiswa pda tahun 1998 mengguncang rezim orde baru dan memaksa serta mendesak Presiden Soeharto untuk segera mengundurkan diri. Masa ini dikenal sebagai asa era reformasi dan ditandai dengan perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Sehingga mulai munculnya sistem pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta partai partai politik baru mulai muncul dan berkembang. Dan terdapat beberapa partai yang sangat berpengaruh dalam sistem politik Indonesia saat ini, seperti Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Parta Golkar, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada masa era reformasi, juga diperkenalkan nya sebuah otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal demokratisasi, tidak dipungkiri masih saja terdapat tantangan seperti kasus korupsi, ketidakstabilan politik, politik uang, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang perlu diperhatian dan diatasi.

PENUTUP
Secara keseluruhan, sistem politik di Indonesia telah banyak mengalami tranformaasi yang sangat signifikan dari masa ke masa nya. Mulai dari sistem demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan hingga masuknya era orde baru yang otoriter, dan kemudian masuk pada masa era reformasi yang dapat dikatakan lebih demokratis. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang sama seperti era sebelumnya, Langkah Langkah menuju demokrasi yang lbih kuat terus diambil untuk tercapai nya pemerintahan di Indonesia yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.
Sistem politik waktu itu seperti mengalami reinkarnasi sistem yang berbeda dengan simbolisasi yang hampir sama. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde lama di perbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi.